Gara-gara Virus Corona, Tarif Listrik Batal Naik

Ditemukannya warga Indonesia terjangkit virus corona membuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tak menaikkan tarif listrik.
Gara-gara Virus Corona, Tarif Listrik Batal Naik
Salah satu gardu listrik milik PLN./dunia-energi.com

Nusantaratv.com – Ditemukannya warga Indonesia terjangkit virus corona membuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tidak menaikkan tarif listrik hingga Juni 2020. Ini menjadi kabar baik bagi warga masyarakat tentunya.

Ditundanya kenaikan tarif listrik hingga Juni 2020 ini menurut Rida Mulyana, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, bertujuan agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

“Sekarang adanya isu Corona, suka enggak suka, ikut menekan kondisi keekonomian yang kurang menggembirakan,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana yang dikutip Jumat 6 Februari 2020.

Tidak dinaikkannya tarif listrik, menurut Rida, untuk menaikkan daya beli masyarakat dan daya saing industri di tengah merebaknya isu Corona yang membuat harga sumber energi turun.

Rida juga mengatakan, ketetapan penyesuaian tarif ini melihat empat parameter, yakni Indonesian Crude Price (ICP), harga batubara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan inflasi tiga bulan terakhir.

Keempatnya dibandingkan dengan penetapan di tahun 2017. Penetapan ini tentu saja berdampak kepada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) PT PLN (Persero).

Baca Juga: Kapal Selam Alugoro Lakukan Uji Coba Kedalaman di Perairan Utara Pulau Bali

Namun Rida memastikan pemerintah tidak akan membiarkan PLN merugi dengan menyiapkan dua skema pembayaran bagi PLN.

Bisa dalam bentuk subsidi yang dibayar per bulan dan ada mekanisme kompensasi yang diatur PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dan dihitung setelah ada audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Diumumkannya tarif tenaga listrik sebulan sebelum masa berlaku ini merupakan bagian dari usaha meningkatkan indeks Ease of Doing Business (indeks kemudahan berusaha). Hal ini juga menjadi bagian transparansi kepada publik.

Secara aturan tariff adjustment boleh diusulkan per 3 bulan. Aturan dalam kaitannya dengan perbaikan Ease of Doing Business, sebulan sebelumnya harus sudah diumumkan sebagai bentuk transparansi publik dan itu harus diumumkan.

Sumber: minews.com

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0